BAB I
PENDAHULUAN
A.
Latar
Belakang
Negara adalah pemegang otoritas tertinggi dalam
merumuskan suatu kebijakan. Kebijakan pemerintah yang kerap kali bersinggungan
langsung dan mempengaruhi iklim aktivitas masyarakat adalah kebijakan di bidang
ekonomi. Salah satu kebijakan penting yang berada di dalam otoritas pemerintah
adalah kebijakan fiskal, dimana negara berperan dalam mengatur kegiatan ekonomi
agar tetap terjaga stabilitas dan kesejahteraan rakyatnya, sehingga dapat
membantu untuk mengatasi dari persoalan fundamental kemiskinan dan
pengangguran. Paling tidak, fungsi Pemerintah dalam perekonomian nasional yaitu
melakukan upaya untuk meningkatkan efisiensi perekonomian nasional,
meningkatkan keadilan berkenaan dengan distribusi pendapatan antara kelompok-kelompok
dalam masyarakat.
Di dalam catatan sejarah peradaban Islam, negara juga difungsikan sebagai
pemegang peran vital dalam mengatur kebijakan ekonomi yang dibangun di atas
prinsip kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat. Bentuk peran negara dalam
sejarah Islam atas masalah ini diatur melalui institusi Baitul Mal. Harta yang
dikumpulkan di dalam Baitul Mal ini dialokasikan kepada orang-orang yang berhak
dan dibelanjakan untuk membayar jasa yang diberikan individu kepada negara,
mengatasi kemiskinan dan kelaparan, tunjangan dan penyediaan lapangan kerja,
modal usaha bagi masyarakat, pembangunan infra-struktur dan pelayan publik, dan
lain-lainnya. Di Indonesia, melalui Perpres Nomor 18 tahun 2007, sasaran
pembangunan ekonomi tahunan Indonesia diarahkan untuk mendorong pertumbuhan
ekonomi dalam rangka memperluas lapangan pekerjaan dan mengurangi tingkat
kemiskinan. Sasaran pertumbuhan ekonomi yang diharapkan adalah pertumbuhan yang
berkualitas yaitu pertumbuhan yang dapat mendistribusikan pendapatan dan
lapangan pekerjaan. Sedangkan percepatan perluasan lapangan pekerjaan diarahkan
kepada peningkatan pertumbuhan sektor yang banyak menyerap tenaga kerja.
Mengenai penanggulangan kemiskinan, fokus sasaran adalah bagaimana meningkatkan
pendapatan secara merata dan memberikan akses yang lebih luas bagi rakyat untuk
mendapatkan pendidikan, kesehatan, air bersih, dan kebutuhan dasar lainnya
(Departemen Keuangan RI Ditjen Anggaran, 2012).
B.
Rumusan
Masalah
1. Bagaimana
peran kebijakan fiskal dalam mengatasi pengangguran ?
2. Bagaimana
peran kebijakan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan ?
C.
Tujuan
Masalah
1. Untuk
mengetahui peran kebijakan fiskal dalam mengatasi pengangguran
2. Untuk
mengetahui peran kebijakan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan
BAB II
PEMBAHASAN
A.
Peran
kebijakan fiskal dalam mengatasi pengangguran
Kondisi indonesia masalah pengangguran harus dapat
diatasi dengan berbagai upaya. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sesuai dengan UUD 45 pasal 27 ayat 2.
Sebagai solusi pengangguran berbagai strategi dan kebijakan dapat ditempuh,
untuk itu di perlukan kebijakan yaitu :
1. Pemerintah
memberikan bantuan wawasan, pengetahuan dan kemampuan jiwa kewirausahaan kepada
Usaha Kecil dan Menengah (UKM) berupa bimbingan teknis dan manajemen memberikan
bantuan modal lunak jangka panjang, perlunasan pasar. Serta memberikan fasilitas
khusus agar dapat tumbuh secara mandiri dan andal bersaing di bidangnya.
Mendorong terbentuknya kelompok usaha bersama dan lingkungan usaha yang
menunjang dan mendorong terwujudnya perusahaan kecil dan menengah yang mampu
mengembangkan usaha, menguasai teknologi dan informasi pasar dan peningkatan
pola kemitraan UKM dengan BUMN, BUMD, BUMS dan pihak lainnya.
2. Segera
melakukan pembenahan, pembangunan dan pengembangan kawasan-kawasan, khususnya
daerah yang tertinggal dan terpencil sebagai prioritas dan komunikasi. Ini akan
membuka lapangan kerja bagi para pengangguran
di berbagai jenis maupun tingkatan. Harapan akan berkembangnya potensi
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) baik potensi sumber daya alam
maupun sumber daya manusia.
3. Segera
membangun lembaga sosial yang dapat menjamin kehidupan penganggur. Seperti PT
Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PT Jamsostek). Dengan membangun lembaga itu,
setiap penganggur di Indonesia akan terdata dengan baik dan mendapat perhatian
khusus, secara teknis dan rinci.
4. Segera
menyederhanakan perizinan dan peningkatan keamanan karena terlalu banyak jenis
perizinan yang menghambat Investasi baik
Penanaman Modal Asing maupun Penanaman Modal Dalam Negeri. Hal itu perlu
segera dibahas dan disederhanakan sehingga merangsang pertumbuhan iklim
investasi yang kondusif untuk menciptakan lapangan kerja.
5. Mengembangkan
sektor pariwisata dan kebudayaan
Indonesia (khususnya daerah-daerah yang belum tergali potensinya) dengan
melakukan promosi-promosi keberbagai negara untuk menarik para wisatawan asing,
mengundang para investor untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan dan
pengembangan kepariwisataan dan kebudayaan yang nantinya akan banyak menyerap
tenaga kerja daerah setempat.
6. Melakukan
program sinergi antar BUMN atau BUMS yang memiliki keterkaitan usaha atau hasil
produksi akan saling mengisi kebutuhan. Dengan sinergi tersebut maka kegiatan
proses produksi akan menjadi lebih efisien dan murah karena pengadaan bahan
baku bisa dilakukan secara bersama-sama. Contoh, PT Krakatau Steel dapat
bersinergi dengan PT PAL Indonesia untuk memasok kebutuhan bahan baku berupa
pelat baja.
7. Dengan
menghambat laju pertumbuhan penduduk (meminimalisirkan menikah pada usia dini)
yang dihapkan dapat menekan laju pertumbuhan sisi angkatan kerja baru atau
melancarkan sistem transmigrasi dengan mengalokasikan penduduk padat ke daerah
yang jarang penduduk dengan difasilitasi sektor pertanian, perkebunan atau
peternakan oleh pemerintah.
8. Menyeleksi
Tenaga Kerja
Indonesia (TKI) yang akan dikirim ke luar negeri. Perlu seleksi secara ketat
terhadap pengiriman TKI ke luar negeri.Sebaiknya diupayakan tenaga-tenaga
terampil.Hal itu dapat dilakukan dan diprakarsai oleh Pemerintah Pusat dan
Daerah.
9. Segera harus
disempurnakan kurikulum dan sistem pendidikan nasional (Sisdiknas). Sistem
pendidikan dan kurikulum sangat menentukan kualitas pendidikan yang
berorientasi kompetensi. Karena sebagian besar para penganggur adalah para
lulusan perguruan tinggi yang tidak siap menghadapi dunia kerja.
10. Segera
mengembangkan potensi kelautan dan pertanian. Karena Indonesia mempunyai letak
geografis yang strategis yang sebagian besar berupa lautan dan pulau-pulau yang
sangat potensial sebagai negara maritim dan agraris. Potensi kelautan dan
pertanian Indonesia perlu dikelola secara baik dan profesional supaya dapat
menciptakan lapangan kerja yang produktif.
Menurut pandangan Keynes, kebijakan fiskal (Fiscal Policy) adalah sangat
penting untuk mengatasi masalah pengangguran. Prosesnya adalah;[1]
1. Pengurangan
pajak penghasilan akan menambah pendapatan disposebel rumah tangga
dan daya beli masyarakat. Hal tersebut akan meningkatkan pengeluaran
agregat. Peningkatan pengeluaran agregat tersebut berarti akan
menyebabkan pendapatan nasional meningkat dan perubahan ini akan menambah
kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran.
2. Untuk
mengatasi pengangguran, pemerintah menambah pengeluarannya dan pertambahan ini
meningkatkan pengeluaran agregat. Peningkatan pengeluaran agregat dengan cara
menaikkan pengeluaran pemerintah melalui pembelian barang dan jasa maupun untuk
menambah investasi. Perubahan tersebut berarti akan menyebabkan pendapatan
nasional meningkat. Perubahan ini akan menambah kesempatan kerja dan mengurangi
pengangguran.
Efektifitas kebijakan fiskal ini sangat tergantung dari reaksi masyarakat
dan dunia usaha terhadap kenaikan tarif pajak pendapatan dan penghasilan atau
penjualan.Selain itu tergantung pada jenis pajak yang diprioritaskan serta
besarnya peningkatan penghasilan pajak dan besarnya pengurangan pengeluaran
pemerintah. Jenis pajak yang sangat tepat digunakan sebagai instrumen untuk
meredam laju peningkatan inflasi, dengan cara mengurangi pertumbuhan permintaan
agregat, adalah pajak penghasilan dengan sistem progresif.
·
Perbandingan kebijakan Fiskal dalam Islam dan
Konvensional
Anggaran
belanja negara terdiri dari penerimaan dan pengeluaran. Kebijakan fiskal adalah
kebijakan yang diambil pemerintah untuk membelanjakan pendapatannya dalam
merealisasikan tujuan-tujuan ekonomi. Adapun dalam Islam kebijakan fiskal dan
anggaran ini bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan
atas distribusi kekayaan berimbang dengan nilai-nilai material dan spiritual
pada tingkat yang sama.
a)
Perbedaan
1)
Politik ekonomi kebijakan fiskal konvensional
Seperti yang
diterapkan di Indonesia menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai asas atau
sasaran yang harus dicapai perekonomian nasional. Dalam pembahasan RAPBN hingga
menjadi APBN antara pemerintah dan DPR, termasuk pandangan para pengamat
ekonomi, salah satu isu sentralnya adalah pertumbuhan ekonomi. Adapun
argumentasi pemerintah, DPR, dan pengamat ekonomi yang menempatkan pertumbuhan
ekonomi sebagai sasaran utama kebijakan fiskal (dalam kerangka lebih luas
kebijakan makro ekonomi), yaitu untuk menuntaskan berbagai permasalahan krusial
ekonomi seperti kemiskinan dan pengangguran bahwa untuk mengurangi kemiskinan
dan pengangguran diperlukan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
Betapa
urgennya masalah pertumbuhan ekonomi dalam paradigma ekonomi konvensional
diungkapkan oleh Thurow. Sebagaimana dikutip Umar Capra, Thurow menyatakan “Jika
negara memiliki pertumbuhan yang lebih cepat, maka ia akan memiliki lapangan
kerja yang lebih banyak dan pendapatan yang lebih tinggi bagi siapa saja, dan
ia tidak perlu risau mengenai distribusi lapangan kerja atau pendapatan”. Dalam keadaan apa pun, distribusi
sumber-sumber daya ekonomi secara otomatis akan menjadi lebih merata seiring
dengan proses pertumbuhan ekonomi.
Agar
pertumbuhan ekonomi yang tinggi tercapai maka kebijakan-kebijakan makro ekonomi
dan fiskal diarahkan untuk menggenjot tingkat produksi nasional melalui
peningkatan investasi, konsumsi masyarakat, dan ekspor. Lantas bagaimanakah
caranya agar hal tersebut dapat dicapai? Logikanya, untuk meningkatkan ekspor,
kapasitas terpasang industri dalam negeri harus ditingkatkan, tapi hal ini
sangat tergantung pada daya saing dan permintaan pasar dunia terhadap
komoditas-komoditas yang diproduksi di Indonesia. Begitu pula untuk
meningkatkan konsumsi masyarakat, tingkat pendapatan masyarakat harus didorong,
antara lain melalui penyerapan tenaga kerja baru dan pengangguran. Artinya
untuk menyerap tenaga kerja sebanyak mungkin, investasi dan kapasitas terpasang
industri di Indonesia harus ditingkatkan. Sebaliknya agar investasi meningkat,
pasar dalam negeri harus memilki daya tarik bagi para investor, antara lain
berupa tingginya pemintaan (konsumsi) masyarakat. Jadi dalam logika ini, kunci
peningkatan output Indonesia (baik PDB dan PNB) adalah peningkatan investasi,
dengan kata lain tingkat investasi yang tinggi merupakan prasyarat bagi
pertumbuhan ekonomi yang tinggi.[2]
2)
Politik Ekonomi Kebijakan Fiskal Islam
Menurut
an-Nabhani, realitas menunjukkan kebutuhan-kebutuhan manusia yang harus
dipenuhi adalah kebutuhan setiap individunya
bukan kebutuhan manusia secara kolektif (seperti kebutuhan bangsa
Indonesia). Kunci permasalahan ekonomi
terletak pada distribusi kekayaan kepada setiap warga negara.
Berpijak
pada pemikiran ini, sasaran pemecahan permasalahan ekonomi seperti kemiskinan
adalah kemiskinan yang menimpa individu bukan kemiskinan yang menimpa negara
atau bangsa. Dengan terpecahkannya permasalahan kemiskinan yang menimpa indvidu
dan terdistribusikannya kekayaan nasional secara adil dan merata, maka hal itu
akan mendorong mobilitas kerja warga negara sehingga dengan sendirinya akan
meningkatkan kekayaan nasional. Ketika kunci permasalahan ekonomi terletak pada
distribusi kekayaan yang adil, maka yang harus dijelaskan adalah bagaimanakah
metode untuk menciptakan distribusi kekayaan yang adil melalui kebijakan
fiskal, sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Qs. al-Hasyr [59]: 7 yang
artinya Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja
di antara kamu.
Dalam Islam,
kebijakan fiskal hanyalah salah satu mekanisme untuk menciptakan distribusi
ekonomi yang adil. Karenanya kebijakan fiskal tidak akan berfungsi dengan baik
bila tidak didukung oleh mekanisme-mekanisme lainnya yang diatur melalui
syariat Islam, seperti mekanisme kepemilikan, mekanisme pemanfaatan dan
pengembangan kepemilikan, dan mekanisme kebijakan ekonomi negara. Dengan kata
lain, syariat Islam harus diterapkan secara menyeluruh (kaffah) tanpa
dipilah-pilah (parsial) agar mekanisme syariah dapat dengan sempurna mengatur
distribusi ekonomi yang adil. Adapun peranan kebijakan fiskal sebagai salah
satu bentuk intervensi pemerintah dalam perekonomian merupakan konsekuensi
logis dari kewajiban syariat sebagai jawaban atas salah satu realitas yang
menunjukkan bahwa tidak semua warga negara memiliki kemampuan untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya yang dalam ekonomi konvensional dikenal sebagai masalah
eksternalitas dan kegagalan pasar (market failure).
Sebagaimana
disebutkan sebelumnya, politik ekonomi yang mendasari kebijakan fiskal Islam
adalah menjamin pemenuhan kebutuhan pokok setiap individu secara menyeluruh dan
mendorong mereka memenuhi berbagai kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai
dengan kadar kemampuannya. Menurut al-Maliki kebutuhan pokok yang disyariatkan
oleh Islam terbagi dua. Pertama, kebutuhan-kebutuhan primer bagi setiap
individu secara menyeluruh. Kebutuhan ini meliputi pangan (makanan), sandang
(pakaian) dan papan (tempat tinggal) Kedua, kebutuhan-kebutuhan pokok bagi
rakyat secara keseluruhan. Kebutuhan-kebutuhan katagori ini adalah keamanan,
kesehatan dan pendidikan dengan kata lain islam lebih mengedepankan tentang maqosid
syariah
b)
Persamaan
Tujuan
kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam berbeda dari ekonomi konvensional, namun
ada kesamaan yaitu dari segi sama-sama menganalisis dan membuat kebijakan
ekonomi. Tujuan dari semua aktivitas ekonomi bagi semua manusia adalah untuk
memaksimumkan kesejahteraan hidup manusia, dan kebijakan publik adalah suatu alat
untuk mencapai tujuan tersebut.
Pada sistem
konvensional, konsep kesejahteraan hidup adalah untuk mendapatkan keuntungan
maksimum bagi individu di dunia ini. Namun dalam Islam, konsep kesejahteraannya
sangat luas, meliputi kehidupan di dunia dan di akhirat serta peningkatan
spiritual lebih ditekankan daripada pemilikan material.
Kebijakan
fiskal dalam ekonomi kapitalis bertujuan untuk
1)
pengalokasian sumber daya secara efisien;
2)
pencapaian stabilitas ekonomi;
3)
mendorong pertumbuhan ekonomi; dan
4)
pencapaian distribusi pendapatan yang sesuai.
Sebagaimana
ditunjukkan oleh Faridi dan Salama (dua ekonom muslim) bahwa tujuan ini tetap
sah diterapkan dalam sistem ekonomi Islam walaupun penafsiran mereka akan
menjadi berbeda. Jadi Kebijakan fiskal merupakan salah satu dari piranti
kebijakan ekonomi makro. Munculnya pemikiran tentang kebijakan fiskal
dilatarbelakangi oleh adanya kesadaran terhadap pengaruh pengeluaran dan
penerimaan pemerintah sehingga menimbulkan gagasan untuk dengan sengaja
mengubah-ubah pengeluaran dan penerimaan pemerintah guna memperbaiki kestabilan
ekonomi.
B. Peran kebijakan pemerintah dalam mengatasi dalam
mengatasi kemiskinan
Dengan demikian untuk mengatasi masalah-malah kemiskinan di negara-negara
berkembang, pemerintah harus melakukan berbagai program yaitu :
1. Menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok.
Program ini
bertujuan menjamin daya beli masyarakat miskin atau keluarga miskin untuk
memenuhi kebutuhan pokok terutama beras dan kebutuhan pokok utama selain beras.
Program yang berkaitan dengan ini seperti :
a.
Penyediaan cadangan beras pemerintah
1 juta ton
b.
Stabilisasi/kepastian harga komoditas
primer
2. Mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin.
Program ini
bertujuan mendorong terciptanya dan terfasilitasinya kesempatan berusaha yang
lebih luas dan berkualitas bagi masyarakat atau keluarga miskin. Beberapa program
yang berkenaan dengan ini antara lain:
a.
Penyediaan dana bergulir untuk
kegiatan produktif skala usaha mikro dengan pola bagi hasil/syariah dan konvensional.
b.
Bimbingan teknis/pendampingan dan
pelatihan pengelola Lembaga Keuangan Mikro (LKM)/Koperasi Simpan Pinjam (KSP).
c.
Pelatihan budaya, motivasi usaha dan
teknis manajeman usaha mikro
d.
Pembinaan sentra-sentra produksi di
daerah terisolir dan tertinggal
e.
Fasilitasi sarana dan prasarana usaha
mikro
f.
Pemberdayaan ekonomi masyarakat
pesisir
g.
Pengembangan usaha perikanan tangkap
skala kecil
h.
Peningkatan akses informasi dan
pelayanan pendampingan pemberdayaan dan ketahanan keluarga
i.
Percepatan pelaksanaan pendaftaran
tanah
j.
Peningkatan koordinasi penanggulangan
kemiskinan berbasis kesempatan berusaha bagi masyarakat miskin.
3. Menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangunan berbasis
masyarakat.
Program ini
bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan optimalisasi pemberdayaan masyarakat
di kawasan perdesaan dan perkotaan serta memperkuat penyediaan dukungan
pengembangan kesempatan berusaha bagi penduduk miskin. Program yang berkaitan
dengan ini antara lain :
a.
Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat (PNPM) di daerah perdesaan dan perkotaan
b.
Program Pengembangan Infrastruktur
Sosial Ekonomi Wilayah
c.
Program Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Khusus
d.
Penyempurnaan dan pemantapan program
pembangunan berbasis masyarakat.
4. Meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar.
Program ini
bertujuan untuk meningkatkan akses penduduk miskin memenuhi kebutuhan
pendidikan, kesehatan, dan prasarana dasar. Beberapa program yang berkaitan
dengan ini antara lain:
a.
Penyediaan beasiswa bagi siswa miskin
pada jenjang pendidikan dasar di Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI)
dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs);
b.
Beasiswa siswa miskin jenjang Sekolah
Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah (SMA/SMK/MA);
c.
Beasiswa untuk mahasiswa miskin dan
beasiswa berprestasi;
d.
Pelayanan kesehatan rujukan bagi
keluarga miskin secara cuma-cuma di kelas III rumah sakit.
5. Membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat
miskin.
Program ini
bertujuan melindungi penduduk miskin dari kemungkinan ketidakmampuan menghadapi
guncangan sosial dan ekonomi. Program teknis yang di buat oleh pemerintah
seperti :
a.
Peningkatan kapasitas kelembagaan
pengarusutamaan gender (PUG) dan anak (PUA)
b.
Pemberdayaan sosial keluarga, fakir
miskin, komunitas adat terpencil, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial
lainnya.
c.
Bantuan sosial untuk masyarakat
rentan, korban bencana alam, dan korban bencana sosial.
d.
Penyediaan bantuan tunai bagi rumah
tangga sangat miskin (RTSM) yang memenuhi persyaratan (pemeriksaan kehamilan
ibu, imunisasi dan pemeriksaan rutin BALITA, menjamin keberadaan anak usia
sekolah di SD/MI dan SMP/MTs; dan penyempurnaan pelaksanaan pemberian bantuan
sosial kepada keluarga miskin/RTSM) melalui perluasan Program Keluarga Harapan
(PKH).
e.
Pendataan pelaksanaan PKH (bantuan
tunai bagi RTSM yang memenuhi persyaratan).
Ada beberapa program yang perlu dilakukan agar kemiskinan di Indonesia bisa
dikurangi, anatara lain yaitu :
1. Meningkatkan
pendidikan rakyat. Sebisa mungkin pendidikan harus terjangkau oleh seluruh
rakyat Indonesia. Banyaknya sekolah yang rusak menunjukkan kurangnya pendidikan
di Indonesia. Tentu bukan hanya fisik, bisa jadi gurunya pun kekurangan gaji
dan tidak mengajar lagi.
2. Pembagian tanah/lahan pertanian untuk petani. Paling tidak separuh rakyat
(sekitar 100 juta penduduk) Indonesia masih hidup di bidang pertanian. Menurut
Bank Dunia, mayoritas petani Indonesia memiliki lahan kurang dari 0,4 hektar.
Bahkan ada yang tidak punya tanah dan sekedar jadi buruh tani.
3. Tutup bisnis pangan kebutuhan utama rakyat dari para pengusaha besar. Para
petani/pekebun kecil sulit untuk mengekspor produk mereka. Sebaliknya para
pengusaha besar dengan mudah mengekspor produk mereka (para pengusaha bisa
menekan/melobi pemerintah) sehingga rakyat justru bisa kekurangan makanan atau
harus membayar tinggi sama dengan harga Internasional. Ini sudah terbukti
dengan melonjaknya harga minyak kelapa hingga 2 kali lipat lebih dalam jangka
waktu kurang dari 6 bulan akibat kenaikan harga Internasional. Pemerintah tidak
bisa berbuat apa-apa.
4. Lakukan efisiensi di bidang pertanian. Perlu dikaji apakah pertanian kita
efisien atau tidak. Jika pestisida kimia mahal dan berbahaya bagi kesehatan,
pertimbangkan predator alami seperti burung hantu untuk memakan tikus, dsb.
Begitu pula jika pupuk kimia mahal dan berbahaya, coba pupuk organik seperti
pupuk hijau/kompos. Semakin murah biaya pestisida dan pupuk, para petani akan
semakin terbantu karena ongkos tani semakin rendah.
5. Data
produk-produk yang masih kita impor. Kemudian teliti produk mana yang bisa
dikembangkan di dalam negeri sehingga kita tidak tergantung dengan impor
sekaligus membuka lapangan kerja. Sebagai contoh jika mobil bisa kita produksi
sendiri, maka itu akan sangat menghemat devisa dan membuka lapangan kerja. Ada
1 juta mobil dan 6,2 juta sepeda motor terjual di Indonesia dengan nilai lebih
dari Rp 200 trilyun/tahun. Jika pemerintah menyisihkan 1% saja dari APBN yang
Rp 1.000 trilyun/tahun untuk membuat/mendukung BUMN yang menciptakan kendaraan
nasional, maka akan terbuka lapangan kerja dan penghematan devisa milyaran
dollar setiap tahunnya.
6. Stop
eksploitasi atau pengurasan kekayaan alam oleh perusahaan asing. Kelola
sendiri. Banyak kekayaan alam kita yang dikelola oleh asing dengan alasan kita
tidak mampu dan sedang transfer teknologi. Kenyataannya dari tahun 1900 hingga
saat ini ketika minyak hampir habis kita masih ”transfer teknologi”.
·
Solusi Islam Dalam Mengatasi Kemiskinan
Islam memandang
bahwa kemiskinan sepenuhnya adalah masalah struktural karena Allah telah
menjamin rizki setiap makhluk yang telah, sedang, dan akan diciptakannya (QS
30:40; QS 11:6). Di saat yang sama Islam telah menutup peluang bagi kemiskinan
kultural dengan memberi kewajiban mencari nafkah bagi setiap individu (QS
67:15). Setiap makhluk memiliki rizki masing-masing (QS 29:60) dan mereka tidak
akan kelaparan (QS 20: 118-119).
Dalam
perspektif Islam, kemiskinan timbul karena berbagai sebab struktural.
1. kemiskinan timbul karena kejahatan manusia terhadap alam (QS 30:41)
sehingga manusia itu sendiri yang kemudian merasakan dampak-nya (QS 42:30).
2. kemiskinan timbul karena ketidakpedulian dan kebakhilan kelompok kaya (QS
3:180, QS 70:18) sehingga si miskin tidak mampu keluar dari lingkaran
kemiskinan.
3. kemiskinan timbul karena sebagian manusia bersikap dzalim, eksploitatif,
dan menindas sebagian manusia yang lain, seperti memakan harta orang lain
dengan jalan yang batil(QS 9:34), memakan harta anak yatim (QS 4:2, 6, 10), dan
memakan harta riba (QS 2:275).
4. kemiskinan timbul karena konsentrasi kekuatan politik, birokrasi, dan
ekonomi di satu tangan. Hal ini tergambar dalam kisah Fir'aun, Haman, dan Qarun
yang bersekutu dalam menindas rakyat Mesir di masa hidup Nabi Musa (QS
28:1-88).
5. kemiskinan timbul karena gejolak eksternal seperti bencana alam atau
peperangan sehingga negeri yang semula kaya berubah menjadi miskin. Bencana
alam yang memiskinkan ini seperti yang menimpa kaum Saba (QS 34: 14-15) atau
peperangan yang menciptakan para pengungsi miskin yang terusir dari negeri-nya
(QS 59:8-9).
Dengan memahami akar masalah, akan lebih mudah bagi kita untuk memahami
fenomena kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan yang semakin meraja di
sekeliling kita. Bukankah akar kemiskinan di negeri ini adalah perilaku
eksploitatif akibat penerapan bunga sehingga kita setiap tahun harus
menghabiskan sebagian besar anggaran negara untuk membayar bunga? Bukankah akar
kemiskinan di negeri ini adalah birokrasi yang korup dan pemusatan kekuasaan di
tangan kekuatan politik dan pemilik modal sehingga tidak jelas lagi mana
kepentingan publik dan mana kepentingan pribadi? Bukankah akar kemiskinan di
negeri ini adalah buah dari kejahatan kita terhadap lingkungan yang kita rusak
sedemikian masif dan ekstensif?
·
Strategi
pengentasan
Islam memiliki
berbagai prinsip terakit kebijakan publik yang dapat dijadikan panduan bagi
program pengentasan kemiskinan dan sekaligus penciptaan lapangan kerja.
1. Islam mendorong pertumbuhan ekonomi yang memberi manfaat luas bagi masyarakat
(pro-poor growth). Islam mencapai pro-poor growth melalui dua jalur
utama: pelarangan riba dan mendorong kegiatan sektor riil. Pelarangan riba
secara efektif akan mengendalikan inflasi sehingga daya beli masyarakat terjaga
dan stabilitas perekonomian tercipta. Bersamaan dengan itu, Islam mengarahkan
modal pada kegiatan ekonomi produktif melalui kerja sama ekonomi dan bisnis
seperti mudharabah, muzara'ah, dan musaqat. Dengan demikian,
tercipta keselarasan antara sektor riil dan moneter sehingga pertumbuhan
ekonomi dapat berlangsung secara berkesinambungan.
2. Islam
mendorong penciptaan anggaran negara yang memihak pada kepentingan rakyat
banyak (pro-poor budgeting). Dalam sejarah Islam, terdapat tiga prinsip utama
dalam mencapai pro-poor budgeting yaitu: disiplin fiskal yang ketat, tata
kelola pemerintahan yang baik, dan penggunaan anggaran negara sepenuhnya untuk
kepentingan publik. Tidak pernah terjadi defisit
anggaran dalam pemerintahan Islam walau tekanan pengeluaran sangat tinggi,
kecuali skala pada masa pemerintahan Nabi Muhammad SAW karena perang. Bahkan
pada masa Khalifah Umar dan Usman terjadi surplus anggaran yang besar. Yang
kemudian lebih banyak didorong adalah efisiensi dan penghematan anggaran
melalui good governance. Di dalam Islam, anggaran negara adalah harta
publik sehingga anggaran menjadi sangat responsif terhadap kepentingan orang
miskin..
3. Islam mendorong pembangunan infrastruktur yang memberi manfaat luas bagi
masyarakat (pro-poor infrastructure). Islam mendorong pembangunan
infrastruktur yang memiliki dampak eksternalitas positif dalam rangka
meningkatkan kapasitas dan efisiensi perekonomian. Nabi Muhammad SAW membagikan
tanah di Madinah kepada masyarakat untuk membangun perumahan, mendirikan
pemandian umum di sudut kota, membangun pasar, memperluas jaringan jalan, dan
memperhatikan jasa pos. Khalifah Umar bin Khattab membangun kota Kufah dan
Basrah dengan memberi perhatian khusus pada jalan raya dan pembangunan masjid
di pusat kota. Beliau juga memerintahkan Gubernur Mesir, Amr bin Ash, untuk
mempergunakan sepertiga penerimaan Mesir untuk pembangunan jembatan, kanal, dan
jaringan air bersih.
4. Islam mendorong penyediaan pelayanan publik dasar yang berpihak pada
masyarakat luas (pro-poor public services). Terdapat tiga bidang
pelayanan publik yang mendapat perhatian Islam secara serius: birokrasi,
pendidikan, dan kesehatan. Di dalam Islam, birokrasi adalah amanah untuk melayani publik, bukan untuk
kepentingan diri sendiri atau golongan. Khalifah Usman tidak mengambil gaji
dari kantor-nya. Khalifah Ali membersihkan birokrasi dengan memecat
pejabat-pejabat pubik yang korup. Selain itu, Islam juga mendorong pembangunan
pendidikan dan kesehatan sebagai sumber produktivitas untuk pertumbuhan ekonomi
jangka panjang.
5. Islam mendorong kebijakan pemerataan dan distribusi pendapatan yang memihak
rakyat miskin. Terdapat tiga instrument utama dalam Islam terkait distribusi
pendapatan yaitu aturan kepemilikan tanah, penerapan zakat, serta menganjurkan
qardul hasan, infak, dan wakaf. Demikianlah Islam mendorong pengentasan
kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pengembangan sektor
riil, dan pemerataan hasil pembangunan. Nejatullah Sidiqi mengusulkan modifikasi teori non klasik konvensional dan
peralatanya untuk mewujudkan perubahan dalam orientas nilai, penataan
kelembagaan dan tujuan yang hendak dicapai. Dan Ekonomi harus terbuka untuk
menerima kontribusi dari disiplin lain dan baik ilmu pengetahuan maupun seni
harus bergandeng tangan dalam membentuk ilmu ekonomi. Dengan adanya perubahan
modifikasi konsep maka islam tidak lagi berbicara permasalahan jual beli (fiqh
buyu) saja, akan tetapi sudah membahas permasalahan kemiskinan, kaum marginal
dan sebagainya sehingga bahasan islam itu semakin luas mengcanter problem di
masyarakat. Hal inilah yang disampaikan oleh Muhammad Aslam Haneef dan Abdul
Manan. Bahkan menurut Abdul Manan implementasi distribusi harta harus dijalankan
dengan benar. Sehingga apa yang dimanatkan oleh nash (al-Qur’an dan Hadis) bisa
terrealisasikan lah disinilah peranan negara (pemerintah) dalam mengatur suatu
kebijakan dalam menanggulangi kemiskinan.
BAB III
PENUTUP
A.
Kesimpulan
Sebagaimana
sudah dijelaskan sebelumnya peran kebijakan fiskal dalam mengatasi pengangguran
yaitu:
1. Pengurangan
pajak penghasilan akan menambah pendapatan disposebel rumah tangga
dan daya beli masyarakat. Hal tersebut akan meningkatkan pengeluaran
agregat. Peningkatan pengeluaran agregat tersebut berarti akan
menyebabkan pendapatan nasional meningkat dan perubahan ini akan menambah
kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran.
2. Untuk
mengatasi pengangguran, pemerintah menambah pengeluarannya dan pertambahan ini
meningkatkan pengeluaran agregat. Peningkatan pengeluaran agregat dengan cara
menaikkan pengeluaran pemerintah melalui pembelian barang dan jasa maupun untuk
menambah investasi. Perubahan tersebut berarti akan menyebabkan pendapatan nasional
meningkat. Perubahan ini akan menambah kesempatan kerja dan mengurangi
pengangguran.
Beragam program yang diluncurkan pemerintah Indonesia untuk menanggulangi
kemiskinan. Memang terdapat indikasi kuat bahwasanya meskipun terdapat
kecenderungan positif dalam penang-gulangan kemiskinan, tetapi ternyata
implikasinya belum seperti yang diharapkan. Proporsi penduduk yang hampir
miskin masih cukup tinggi, dan apabila terjadi sedikit gejolak, maka dengan
sangat mudah mereka akan kembali menjadi miskin.
Kemiskinan merupakan suatu fenomena yang amat kompleks. Sehingga dengan
demi-kian,kemiskinan tidak saja menyangkut problem kultural, tetapi juga
problem struktural yang menyangkut bagaimana negara membuat kebijakan fiskal
yang berorientasi pada penang-gulangan kemiskinan. Secara kultural, Islam
menganjurkan untuk menumbuhkan peranan setiap individu dalam meningkatkan
kualitas hidupnya dan menumbuhkan proses kebersa-maan sosial melalui zakat,
infaq, dan shadaqah. Secara struktural, Islam meletakkan peran sentral negara dalam
menciptakan distribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat secara adil dan
merata dan menjaga stabilitas dan keberlangsungan perkembangan ekonomi dalam
proses kemajuan dan pemerataan serta sebagai fasilitator pemberdayaan
masyarakat dalam mencari solusi ke taraf hidup yang lebih layak.
DAFTAR
PUSTAKA
Sadono
Sukirno, Makro Ekonomi Teori pengantar, (Jakarta:PT Rajagrafindo Persada, 2016)
Damodar Kujarati. Ekonometrika
Dasar. Alih Bahasa Sumarno Zain.(Jakarta:
Erlangga. 1995)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar